Politik pintu 2 dilakukan sejak tahun
1967 oleh orde baru. Orde barulah yang membongkar pertahanan ketika Bung Karno
melarang keras masuknya modal asing ke Indonesia, lalu tiba-tiba dibuka
seluas-luasnya.
Politik pintu terbuka ke 3 dilakukan oleh orde reformasi.
Meskipun orde baru dan orde reformasi ada perbedaan pandangan tetapi bukan
merupakan perbedaan antagonistis, bukan perbedaan yang tidak bisa disatukan.
Ini berbeda dengan perbedaan antara orde lama dan orde baru dimana perbedaan
tersebut tidak bisa disatukan, karena Orde lama mencegah masuknya modal asing
ke Indonesia karena saat itu Bung Karno yakin dengan masuknya modal asing ke
Indonesia akan dijadikan sebagai sarana untuk menjajah kembali Republik
Indonesia, sedangkan orde baru menghendaki seluas-luasnya modal asing masuk ke
Indonesia. Kalau ada kritik orde reformasi terhadap orde baru, orde baru itu
membuka pintu kepada kapital asing tetapi pintunya kurang lebar.
Keputusan pemerintah Hindia Belanda
pada akhir abad 19, keputusan ode baru pada tahun 1967 dan keputusan orde
reformasi 1998 merupakan suatu kesinambungan agar negara Indonesia dikuasai dan
dikendalikan penuh oleh kapitalisme global.
Inilah yang pertama kali harus kita
pahami sebelum kita melangkahkan kaki kita, sebab perjuangan yang mengabaikan
walaupun mengatasnamakan bangsa dan rakyat Indonesia, akan menjadi sia-sia.
Menurutnya, ada 3 bagan kekuasaan, yang pertama
kekuasaan yang dibangun oleh kekuatan fisik, yang kedua kekuasaan yang dibangun
oleh kekuatan uang, dan yang ketiga kekuasaan yang dibangun berlandaskan
pengetahuan dimana ideologi dan etika ada didalamnya.
Demikian antara lain disampaikan Soedaryanto di
acara syawalan Keluarga Besar Marhaenis tanggal 16 September 2012 di Hall STPMD
'APMD' Yogyakarta.
Posting Komentar