JAKARTA – Pemuda Demokrat Indonesia 1947 menggelar acara Silahturahmi dan Halal Bihalal di Aula Komisi Yudisial (KY), Jalan Kramat Raya, Jumat, 14 September 2012. Ratusan kader, simpatisan dan tamu menghadiri acara yang berlangsung pada pukul 19.00 WIB dengan mengangkat tema “Pemuda Demokrat Indonesia 1947 Siap Mempelopori Kebangkitan Nasionalis Indonesia.”
Tentu bukan tanpa alasan tema tersebut diangkat oleh Ormas ini, di tengah lunturnya semangat dan spirit Nasionalisme. “Kita adalah anak kandung dari proses perjuangan Bung Karno. Saya ingatkan, kader-kader Pemuda Demokrat Indonesia 1947 ada untuk selalu memperjuangankan paham-paham aliran nasionalisme,” kata Edwin Hernawan Soekowati. Pemuda Demokrat Indonesia 1947 adalah independen dan mempunyai ciri khas mengamankan pancasila, UUD 1945 dan NKRI seperti yang diajarkan para Pendiri Bangsa, demikian ditambahkan Edwin yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Pemuda Demokrat Indonesia 1947.
Edwin juga mengingatkan, agar tetap berjuang dengan menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara. Edwin mencontohkan yang terjadi pada pegamalan sila-sila dan Pancasila khususnya sila keempat. Dia mengatakan, sila pertama, kedua, ketiga dan kelima penerapannya sudah baik, namun harus ditingkatkan.“Sila keempat sudah tidak dijalankan dengan baik di negara ini, juga oleh kita semua. Kita menganut musyawarah mufakat, tapi kita sekarang sudah menganut sistem bebas, pemilihan langsung. Ini demokrasi liberal yang menurut Bung Karno sebagai demokrasi ecek-ecek. Tapi, sekarang sudah dibuat sedemikian rupa, mau tidak mau kita ikut sistem yang mainstream tidak Pancasilais,” katanya.
“Indonesia saat ini berada dalam cengkeram dan sulit lepas dari jeratan liberalisme dengan ciri tidak berdaulat di negeri sendiri. Paham Kapitalisme dibiarkan masuk ke Indonesia berkolaborasi dengan pejabat menghasilkan pengusaha yang Neokolonialisme,” kata Sirra Prayuna. Ketua Umum DPP ini menerangkan bahwa, matinya industri kecil dan menengah yang merupakan soko guru ekonomi rakyat, merupakan gambaran nyata dari tidak berdayanya negeri yang kaya dan tercinta ini saat menghadapi hempasan neoliberalisme dan neokolonialisme.
“Pemuda Demokrat Indonesia 1947 adalah organisasi independen, plural, dan terdiri dari berbagai latar belakang. Kami tidak ingin masuk faksional kekuasaan, Ormas ini merupakan garda terdepan untuk memelopori kembali Nasionalisme itu. Jangan sampai kita tersandera sistem dan liberalisasi,” tambah Sirra.
Terkait dengan Pemilukada DKI Jakarta, Sirra menegaskan, siapapun pemenang nanti haruslah pemimpin yang Nasionalis, pemimpin yang pro-rakyat. Pemimpin yang baik juga haruslah mengenyampingkan kepentingan pragmatis, sederhana, jujur dan selalu berusaha untuk membangun dan mensejahterakan rakyat.
Pemuda Demokrat Indonesia didirikan pada tanggal 31 Mei 1947, didirikan oleh tokoh para tokoh Nasionalis, seperti Isnaeni dan Soebagyo Reksodipuro. Saat itu, secara resmi mereka terafiliasi dengan Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Pada tahun 1962, nama organisasi diubah menjadi Pemuda Marhaenis. Krisis dan kisruh politik tahun 1965 terjadi perpecahan di internal Pemuda Marhaenis dan menjadi masa suramnya. Kegiatan vakum hingga tahun 1973, selanjutnya dibentuk kepengurusan baru Pemuda Marhaenis. Medio tahun 2002 ormas ini mengadakan Kongres dan melakukan perubahan keorganisasian, lalu mengangkat Haryanto Taslam sebagai Ketua Umum, dan Ribka Tjiptaning sebagai Sekjen. (Nasionalis)
Edwin juga mengingatkan, agar tetap berjuang dengan menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara. Edwin mencontohkan yang terjadi pada pegamalan sila-sila dan Pancasila khususnya sila keempat. Dia mengatakan, sila pertama, kedua, ketiga dan kelima penerapannya sudah baik, namun harus ditingkatkan.“Sila keempat sudah tidak dijalankan dengan baik di negara ini, juga oleh kita semua. Kita menganut musyawarah mufakat, tapi kita sekarang sudah menganut sistem bebas, pemilihan langsung. Ini demokrasi liberal yang menurut Bung Karno sebagai demokrasi ecek-ecek. Tapi, sekarang sudah dibuat sedemikian rupa, mau tidak mau kita ikut sistem yang mainstream tidak Pancasilais,” katanya.
“Indonesia saat ini berada dalam cengkeram dan sulit lepas dari jeratan liberalisme dengan ciri tidak berdaulat di negeri sendiri. Paham Kapitalisme dibiarkan masuk ke Indonesia berkolaborasi dengan pejabat menghasilkan pengusaha yang Neokolonialisme,” kata Sirra Prayuna. Ketua Umum DPP ini menerangkan bahwa, matinya industri kecil dan menengah yang merupakan soko guru ekonomi rakyat, merupakan gambaran nyata dari tidak berdayanya negeri yang kaya dan tercinta ini saat menghadapi hempasan neoliberalisme dan neokolonialisme.
“Pemuda Demokrat Indonesia 1947 adalah organisasi independen, plural, dan terdiri dari berbagai latar belakang. Kami tidak ingin masuk faksional kekuasaan, Ormas ini merupakan garda terdepan untuk memelopori kembali Nasionalisme itu. Jangan sampai kita tersandera sistem dan liberalisasi,” tambah Sirra.
Terkait dengan Pemilukada DKI Jakarta, Sirra menegaskan, siapapun pemenang nanti haruslah pemimpin yang Nasionalis, pemimpin yang pro-rakyat. Pemimpin yang baik juga haruslah mengenyampingkan kepentingan pragmatis, sederhana, jujur dan selalu berusaha untuk membangun dan mensejahterakan rakyat.
Pemuda Demokrat Indonesia didirikan pada tanggal 31 Mei 1947, didirikan oleh tokoh para tokoh Nasionalis, seperti Isnaeni dan Soebagyo Reksodipuro. Saat itu, secara resmi mereka terafiliasi dengan Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Pada tahun 1962, nama organisasi diubah menjadi Pemuda Marhaenis. Krisis dan kisruh politik tahun 1965 terjadi perpecahan di internal Pemuda Marhaenis dan menjadi masa suramnya. Kegiatan vakum hingga tahun 1973, selanjutnya dibentuk kepengurusan baru Pemuda Marhaenis. Medio tahun 2002 ormas ini mengadakan Kongres dan melakukan perubahan keorganisasian, lalu mengangkat Haryanto Taslam sebagai Ketua Umum, dan Ribka Tjiptaning sebagai Sekjen. (Nasionalis)
Posting Komentar